Mediatamanews|Surabaya – Sejumlah inovasi dan prestasi ditorehkan Imigrasi Surabaya, bahkan, menduduki peringkat pertama di Jatim dan mendapat penghargaan.
Data dan informasi yang diperoleh detik Jatim menyebutkan Imigrasi kelas 1 TPI Surabaya menjadi Satker Terbaik Pertama dengan Pelaksanaan Anggaran Terbaik Semeter I Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM – Pagu Dipa Sedang. Tak ayal, mendapatkan Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jatim sebagai peringkat pertama kinerja pelaksanaan anggaran terbaik semester I tahun 2024 kategori pagu Dipa sedang dengan nilai IKPA +Nilai Kualitas LK sebesar 99,60 dengan pagu Dipa 34,07 Milyar.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Jatim Didyk Choiroel menyerahkan langsung secara simbolis piagam penghargaan di depan para OPD dan sejumlah pihak terkait. Menurutnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya mendapatkan peringkat pertama kinerja pelaksanaan anggaran terbaik semester I Tahun 2024 kategori Pagu DIPA sedang lantaran mendapatkan nilai IKPA + Nilai Kualitas LK sebesar 99,60 dengan pagu Dipa 34,07 Milyar.
“Anggaran Kemendikbud 4,67 triliun anggaran pendidikan di Jatim, Kemenkes 673 Milyar di Jatim, Kemenag 8,1 Trilyun di Jatim, belanja Pemerintah (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jatim 4,8%,” kata Didyk dalam keterangannya, Selasa (27/8/2024) di Graha Samudra, Kodiklatal AAL Bumimoro Surabaya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya Ramdhani menguvapkan rasa terimakasih kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jatim dan masyarakat. Ia menyatakan APBN Jatim memang ditujukan untuk mengawal stabilisasi keamanan dalam rangka pilkada serentak, serta APBN menjamin kesehatan dan kesejahteraan ASN, TNI/Polri
“Kinerja dan Apresiasi APBN pada kementerian berperan penting dan strategis bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Jatim bahkan Indonesia. Kinerja Pelaksanaan Angggaran mempengaruhi hal-hal yang strategis, hal ini di mulai dari hal yang administratif sederhana, penyerapan anggaran, nilai IKPA, pendaftaran kontrak, sampai ganti uang persediaan,” ujarnya.
Ramdhani menegaskan sinergi fiskal untuk pertumbuhan ekonomi Jatim yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi hijau bakal dipertahankan. Bahkan, akan dilakukan lebih baik ke depannya. (Adv)
