BPJS Kesehatan Miliki Dirut Baru dari Militer

Mediatamanews|Jakarta – Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 sempat memicu tanda tanya di sebagian kalangan masyarakat.

Publik bertanya-tanya, mengapa posisi strategis di sektor jaminan kesehatan publik justru diserahkan kepada sosok perwira tinggi militer? Kesannya, pemerintah seolah menempatkan sosok yang bukan ahli di bidangnya.

Namun, bila menilik lebih dalam rekam jejak Prihati, keraguan tersebut perlahan memudar. Kepemimpinan BPJS Kesehatan di era baru ini nyatanya berada di tangan seorang praktisi medis berpengalaman yang kebetulan berseragam loreng.

Bukan Prajurit Tempur, Melainkan Pakar Medis

Prihati bukanlah tentara tempur konvensional. Lulusan Sepamilsuk ABRI III tahun 1990 ini adalah seorang dokter spesialis jantung (Sp.JP). Secara keilmuan klinis, beliau sangat memahami seluk-beluk dunia kedokteran, kebutuhan riil pasien di lapangan, serta standar pelayanan kesehatan yang ideal. Latar belakang ini memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil nantinya tetap berakar pada prinsip keselamatan dan kesejahteraan pasien.

Rekam Jejak Manajerial di Fasilitas Kesehatan Rujukan

Karier militer Prihati sangat difokuskan pada pengelolaan fasilitas kesehatan berskala besar. Beberapa posisi strategis yang pernah diemban antara lain:

Direktur Pengawasan Medik (Dirjangmed) RSPAD Gatot Soebroto (2021–2023): Memimpin tata kelola operasional di salah satu rumah sakit rujukan tertinggi di Indonesia. Pengalaman ini menjadi bekal krusial untuk memahami ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari sisi penyedia layanan medis.

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (2023–2025): Menunjukkan kapasitas kepemimpinan di ranah akademis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas dan siap pakai.

Sinergi Kedisiplinan Militer dan Birokrasi Kesehatan

Dalam konteks tata kelola pemerintahan di Indonesia, mempercayakan posisi strategis sektor kesehatan kepada dokter militer bukanlah hal baru. Mengelola institusi raksasa seperti BPJS Kesehatan yang melayani ratusan juta jiwa dengan kompleksitas birokrasi yang tinggi membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman medis.

Pemerintah mengandalkan kombinasi antara kedisiplinan, ketegasan, dan kepemimpinan khas militer, yang dipadukan dengan keahlian manajerial medis. Sinergi ini diharapkan mampu mengurai berbagai tantangan struktural, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan penyelenggaraan program JKN secara jangka panjang.

Kini, tongkat estafet dari Prof. dr. Ali Ghufron Mukti telah resmi berpindah. Di bawah komando sang Jenderal Bintang Dua yang juga seorang dokter jantung, publik menanti detak pembaruan layanan kesehatan yang lebih sehat, efisien, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.