Mediatamanews | Tangerang — Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi 14 (empat belas) komponen standar pelayanan sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Selasa, 4 November 2025, di Aula Lantai 2 Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta.
Kegiatan ini menjadi wadah dialog terbuka antara Imigrasi Soekarno-Hatta dengan masyarakat pengguna layanan, serta para pemangku kepentingan lintas instansi, guna menyusun dan memperbarui standar pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur, di antaranya Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II, Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta, Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta, Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten, serta Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK).
Turut hadir pula Civitas Universitas Gunadarma, perwakilan masyarakat pengguna layanan WNI dan WNA, serta insan pers yang turut memberikan masukan konstruktif terhadap rancangan standar pelayanan keimigrasian.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih Priya Kartika Perdana, menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan publik merupakan wujud komitmen Imigrasi Soekarno-Hatta untuk mewujudkan layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
“Forum ini bukan hanya formalitas, tetapi ruang dialog bagi kami untuk mendengarkan langsung suara masyarakat dan mitra kerja strategis. Melalui partisipasi aktif mereka, kami berharap layanan keimigrasian di Soekarno-Hatta semakin prima, mudah diakses, dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Galih.
Peserta FKP secara aktif menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka dalam menggunakan layanan keimigrasian, mulai dari pelayanan paspor, pemeriksaan keimigrasian di bandara, hingga pengaduan dan inovasi digital.
Masukan dari masyarakat akan menjadi dasar penyusunan dan penyempurnaan dokumen standar pelayanan publik yang berlaku di lingkungan Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta.
Dengan terselenggaranya FKP 2025 ini, diharapkan tercipta kolaborasi berkelanjutan antara instansi pemerintah, dunia akademik, dan masyarakat dalam menciptakan pelayanan publik yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan keimigrasian.
(Ian Rasya)
