Mediatamanews | Tangerang – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menggelar Seminar “Transformasi Digital Keimigrasian sebagai Pilar Kedaulatan Indonesia” pada Jumat (19/12/2025) di Aula Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Soekarno-Hatta dalam mendorong penguatan tata kelola keimigrasian berbasis digital yang adaptif, humanis, dan berkeadilan.
Seminar dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, yang menekankan pentingnya forum diskusi strategis untuk mempertemukan unsur pemerintah, praktisi, dan akademisi dalam merespons dinamika transformasi digital keimigrasian.
Diskusi lintas sektor dinilai penting untuk memperkaya perspektif dan merumuskan langkah strategis yang dapat mendukung kebijakan serta implementasi transformasi digital keimigrasian secara berkelanjutan.
“Melalui diskusi yang konstruktif, diharapkan lahir pemikiran-pemikiran inovatif yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem keimigrasian, khususnya dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di era digital,” ujar Pamuji Raharja.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pejabat dari Direktorat Jenderal Imigrasi, perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-wilayah Daerah Khusus Jakarta, dosen dan taruna Politeknik Pengayoman Indonesia, wartawan, serta perwakilan instansi yang tergabung dalam komunitas Bandara Soekarno-Hatta.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda transformasi digital keimigrasian.
Dalam seminar tersebut membahas implementasi transformasi digital keimigrasian, khususnya melalui penerapan electronic visa (e-Visa), sebagai upaya menjawab tantangan meningkatnya mobilitas lintas negara serta tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital dipandang tidak semata sebagai modernisasi sistem, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam penguatan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian.
Diskusi juga membahas bahwa penerapan e-Visa telah meningkatkan efisiensi layanan serta kepercayaan terhadap sistem digital pemerintah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain rigiditas klasifikasi visa serta terbatasnya interaksi langsung antara petugas dan pengguna layanan, yang berdampak pada tingkat pemahaman dan kepatuhan Warga Negara Asing.
Sebagai bagian dari penguatan perspektif kebijakan, seminar ini turut mengemukakan gagasan Smart Immigration Governance (SIG) yang disampaikan oleh Galih P. Kartika Perdana selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta.
Dalam paparannya, konsep tersebut diperkenalkan sebagai pendekatan keimigrasian berbasis smart governance yang relevan dengan dinamika transformasi digital. Pendekatan ini menekankan bahwa transformasi digital keimigrasian tidak hanya bertumpu pada sistem dan teknologi, tetapi juga memerlukan integrasi peran petugas, pemahaman pengguna layanan, serta tidak mengesampingkan fungsi keamanan dan pengawasan.
Dalam kesempatan yang sama, Galih P. Kartika Perdana menegaskan bahwa transformasi digital keimigrasian tidak boleh mengurangi fungsi keamanan dan pengawasan. “Transformasi digital keimigrasian tidak boleh mengurangi fungsi keamanan dan pengawasan.
Teknologi harus berjalan beriringan dengan peran petugas, pemahaman pengguna, serta kepatuhan pada aspek hukum, sehingga sistem keimigrasian semakin adaptif dan preventif dalam menjaga kedaulatan negara,” ujar Galih.
Seminar ini menghadirkan akademisi Universitas Brawijaya, yakni Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., Dr. rer. pol. Romy Hermawan, S.Sos., M.AP., dan Dr. Hermawan, S.I.P., M.Si., yang memberikan tanggapan dan pandangan akademik serta penguatan konseptual terkait keseimbangan antara pemanfaatan teknologi, peran sumber daya manusia, dan kepastian hukum dalam transformasi digital keimigrasian.
Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menegaskan komitmennya untuk terus mendukung reformasi birokrasi, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta penguatan peran keimigrasian sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara di pintu gerbang Indonesia.
(Ian Rasya)