Mediatamanews/Jakarta – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu melanjutkan tren positif dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada Maret 2023, angka kemiskinan menurun menjadi 9,36 persen dibanding posisi sebelumnya 9,57 persen di September 2022.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia menilai PKH efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama menghubungkan masyarakat untuk memperoleh akses layanan, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini juga termasuk pemenuhan kebutuhan pangan melalui bantuan uang non tunai yang dikirim melalui rekening masing-masing peserta meski hanya sementara.
Meski begitu, dia juga menyampaikan sudut pandang berbeda terhadap penyelenggaraan perlindungan sosial PKH yang telah berjalan sejak 2007. Dewi memandang program sosial itu tidak mengentaskan masalah kemiskinan secara komprehensif, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
“Program bantuan bisa saja dihentikan karena penerima manfaat dinilai telah mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini dapat diindikasikan dengan meningkatnya tingkat konsumsi rumah tangga. Misalnya, adanya perubahan dasar bahan baku perumahan kayu, yang berubah menjadi jenis bangunan permanen. Atau jumlah kendaraan yang bertambah dalam satu rumah tangga selama dalam pendampingan,” paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima Mediatamanews, Rabu (17/1/2024).
Oleh sebab itu, Dewi mendorong pentingnya peran pendamping PKH dalam memantau setiap perkembangan dan kualitas kehidupan penerima manfaat, baik sebelum maupun sesudah mendapatkan bantuan pemerintah seperti PKH. Selain itu, Kementerian Sosial sudah seharusnya merancang skema graduasi terencana agar para penerima manfaat tidak hanya melepaskan statusnya secara sukarela, namun juga mereka menjadi berdaya dan dapat mengembangkan usaha yang diperoleh melalui proses pelatihan dan pengembangan.
“Hal tersebut membutuhkan pendekatan kolaboratif dan strategis, serta inklusif oleh pemerintah dengan melibatkan banyak pihak agar upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara komprehensif dan tepat sasaran, serta memberdayakan penerima manfaat,” tutupnya. (Faorick Pakpahan)
