Mediatamanews/Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1/2024) mendatang. Namun, muncul desakan kepada KPU untuk mengangkat isu-isu perempuan dalam tema debat yang dihelat. Adapun tema debat cawapres nanti meliputi energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII) Felia Primaresti menyoroti perlunya isu perempuan dalam ajang debat nanti. Menurut dia, sudah banyak penelitian yang menunjukkan jika perempuan adat memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam hal perladangan, pengolahan hasil hutan atau pelestarian hutan secara umum.
Perempuan adat di Indonesia masih mengalami pelanggaran hak atas rasa aman, pelecehan, stigmatisasi, pengusiran, informasi, dan hak untuk berpartisipasi. Atas dasar itu, Felia menilai isu ini memang krusial untuk dibahas.
“Tantangan tersebut sulit ditangani karena sejauh ini Indonesia belum memiliki aturan khusus yang melindungi hak-hak kolektif perempuan adat. Bahkan, data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan sebanyak 67,4% perempuan adat di Indonesia merasa tidak pernah dilibatkan dalam hal pembangunan di wilayah adat mereka. Ini jelas merupakan hal yang ironis dan bermasalah,” ujar Felia dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Tidak adanya komitmen serta keberpihakan yang jelas kepada masyarakat adat, terutama perempuan adat yang kontribusinya besar dalam hal ini, telah menempatkan mereka dalam posisi yang semakin rentan menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Persoalan ini misalnya terjadi pada kasus perempuan adat di Rendu, Ndora dan Lambo, Nusa Tenggara Timur, yang melapor ke Komnas HAM atas dugaan kekerasan dan pelecehan terhadap mereka yang dilakukan oknum kepolisian dalam rangka pengawalan pembangunan Waduk Lambo.
“Tidak adanya perlindungan terhadap perempuan adat akan berimbas kepada permasalahan lain. Misalnya, karena hilangnya mata pencaharian mereka, anak-anak menjadi putus sekolah, maraknya pernikahan di bawah umur, kurang gizi, hingga stunting,” tegasnya.
Dengan demikian, Felia berharap agar isu perempuan adat bisa dibahas secara serius dalam dinamika elektoral 2024, khususnya dalam debat Cawapres mendatang. Terlebih mengingat bahwa isu kebijakan juga multidimensi, termasuk menyangkut isu gender, khususnya terkait dengan perempuan. (Faorick Pakpahan)
